.

tu

Berita Terkini

Rapat Persiapan PILKADA 2015

TAHAP PERSIAPAN PILKADA SEREMPAK 2015

1. RAPAT KOORDINASI DENGAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BESERTA DENGAN JAJARANNYA

Dengan Agenda Draft Tahapan Pilkada dan Anggaran 2015, dengan hasil rapat Draft Anggaran Pilkada yang akan di rancang, Data Agregat Kependudukan Oleh Disdukcapil yang akan di berikan kepada KPU Kota Tangerang Selatan.

Tahapan Sosialisasi Pilkada yang akan di bahas oleh KESBANGPOLINMAS. dan Rapat Koordinasi yang akan di laksanakan selanjutnya dengan Muspida, DPRD Kota Tangerang Selatan, dan KOMINDA.

 

 

2. RAPAT KOORDINASI DENGAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA, MUSPIDA dan KPU PROVINSI BANTEN

Agenda Draft Tahapan Pilkada KAB/KOTA 2015 dan PILGUB 2017, dengan hasil Draft Anggaran Pilkada 2015  yang akan di rancang oleh tiap-tiap MUSPIDA di Kota Tangerang Selatan.

 

 

3. RAPAT KOORDINASI DENGAN DPRD KOTA TANGERANG SELATAN

Dengan Agenda Draft Tahapan Pilkada KAB/KOTA 2015 dan Persetujuan Anggaran dan Sosialisasi, dengan hasil Draft Anggaran Pilkada 2015  dengan catatan menunggu regulasi dari Pemerintah Pusat.

 

 

4. RAPAT KOORDINASI DAN KONSOLIDASI INTERNAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN.

Persiapan persamaan VISI dan MISI serta pembentukan semangat kerja dalam melaksanakan PILKADA Serempak Tahun 2015.

Seputar Pilkada 2015

Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kembali menggelar rapat pendalaman regulasi terkait Peraturan KPU (PKPU) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak Tahun 2015, Rabu (1/4).

Menurut Komisioner KPU RI, Ida Budhiati, KPU daerah akan memulai tahapan pilkada dengan membentuk badan penyelenggara adhoc pada tanggal 19 April 2015 hingga tanggal 18 Mei 2019.

“Dalam jadwal, pembentukan PPK, PPS badan penyelenggara adhoc itu dilaksanakan pada tanggal 19 April sampai dengan tanggal 18 Mei Tahun 2015,” tuturnya dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Hal tersebut dijadwalkan oleh KPU untuk memenuhi harapan terselenggaranya pemilihan yang berjalan lebih baik, lebih akurat, lebih tertib administrasi, dan meningkatkan profesionalisme penyelenggara pemilu.

“Kami diwanti-wanti agar penyelenggara lebih baik dalam mengelola tahapan pemilu. Lebih akurat, lebih tertib administrasi, dan meningkatkan kerja profesionalisme. Memperhatikan hal itu, pembentukan badan penyelenggara adhoc kami upayakan sudah selesai satu bulan sebelum PPK dan PPS melaksanakan tugasnya,” lanjut Ida.

Dengan membentuk lembaga adhoc lebih awal, diharapkan KPU Kabupaten/Kota memiliki waktu yang cukup untuk memberikan bimbingan teknis yang memadai kepada PPK dan PPS.

“Sehingga ada waktu bagi KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan bimtek. Kemudian juga ada waktu bagi PPK, PPS untuk melakukan konsolidasi untuk pembentukan sekretariat,” ujar Ida.

Atas keterbatasan waktu tersebut, Ketua Komisi II DPR RI, Rambe Kamarul Zaman mengatakan, Komisi II DPR RI menargetkan pembahasan PKPU terkait penyelenggaraan pilkada dapat rampung sebelum tanggal 10 April 2015.

“Sebelum tanggal 10 April 2015 kami selesaikan. (pembahasan rancangan PKPU pilkada) Sehingga mulai besok dimulai pembahasan nya termasuk ketentuan Bawaslu,” tuturnya.

Surat Edaran KPU RI Nomor :811/KPU/XI/2013

Helpdesk

Surat Edaran KPU Kota Tangerang Selatan Mengenai Laporan Dana Kampanye

FreshJoomlaTemplates.com
Saturday the 18th.